Sulteng Percepat Perhutanan Sosial

Membangun sinergi untuk percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa di Sulawesi Tengah, merupakan judul sekaligus tema kegiatan seminar dan lokakarya yang diselenggarakan oleh kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah di SwissBell Hotel Palu pada 30 Maret 2017.

Baca SelengkapnyaSulteng Percepat Perhutanan Sosial

KPH di Provinsi Sulawesi Tengah

KPH SultengPembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah menjadi komitmen pemerintah dan para pihak, yang diarahkan melalui PP. No. 6 Tahun 2007 jo. PP. No. 3 Tahun 2008, yang dikawal pelaksanaannya melalui penetapan prioritas pembangunan kehutanan dengan mengedepankan pembangunan KPH, yang bertujuan menyelamatkan fungsi publik hutan dan menjadi basis pengelolaan hutan lestari.

Baca SelengkapnyaKPH di Provinsi Sulawesi Tengah

Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan di KPH

KPHPengelolaan hutan di Indonesia telah berlangsung lama – lebih dari 5 dekade, dan memiliki orientasi yang berbeda-beda. Pada fase awal, hutan dijadikan sebagai andalan utama penghasil devisa negara. Pada fase selanjutnya, orientasi pemanfaatan hutan mulai memperhatikan unsur kelestarian dengan tetap menjadikan hasil hutan sebagai penghasil devisa. Saat ini, orientasi pengelolaan hutan lebih mengutamakan aspek konservasi, dengan mengutamakan eksistensi masyarakat di sekitar hutan agar kelestarian hutan terjaga dan kesejahteraan masyarakatdapat terwujud.

Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Pengelolaan Hutan di KPH

Menuju Pencapaian Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah

Situasi pengelolaan kawasan hutan negara di lapangan yang secara de facto open access  menjadi penyebab berbagai kelemahan dan kegagalan pelaksanaan program pembangunan kehutanan. Kenyataan ini mendorong komitmen para pihak untuk memulai membentuk institusi pengelola hutan di tingkat tapak dalam bentuk unit-unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari. Dalam mengimplementasikan sistem ini, seluruh kawasan hutan akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, serta akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP), dimana dalam satu wilayah KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penamaannya berdasarkan fungsi hutan yang luasnya dominan.

Baca SelengkapnyaMenuju Pencapaian Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah